Pemekaran Berau Pesisir, Terkendala Persoalan Aset

Proses pemekaran wilayah Kabupaten Berau Pesisir (KBP) terus berlangsung. Bupati Berau Makmur HAPK yang sejak awal digulirkannya keinginan pemekaran ini memberikan dukungan penuh. Begitupun dengan para wakil rakyat di DPRD.

Pantau Proses Administrasi, Terkendala Persoalan Aset - Soal Pemekaran Berau Pesisir

Dalam memantapkan rencana pemekaran tersebut, ketua Komisi I DPRD Berau Atilagarnadi melakukan konsultasi dengan Biro Pemerintahan Pemprov Kaltim di Samarinda. Tujuannya, ingin melihat sejauh mana perkembangan proses administrasi rencana pemekaran wilayah tersebut.”Kita memang ingin melihat sampai sejauh mana, yang kemudian akan kami sampaikan kepada masyarakat pesisir,” kata Atilagarnadi.

Menurutnya, hasil kunjungan ke Samarinda bersama seluruh anggota Komisi I didapatkan satu kendala yang cukup berarti. Yakni, persoalan aset. ”Memang persoalan aset merupakan hal yang sangat serius,” kata dia. “ Sebab, menyangkut barang-barang yang menjadi milik kabupaten Berau, selaku kabupaten induk.”

Ia melanjutkan, diperlukan juga pernyataan kesiapan menyerahkan ataupun menghibahkan aset barang bergerak tersebut dalam melengkapi administrasinya. ”Jika ini selesai maka berkas akan diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk diteliti kembali,” ungkapnya.

Menyinggung waktu, Atilagarnadi belum bisa memastikan berapa lama waktu yang diperlukan dalam melakukan proses administrasi hingga mendapat persetujuan pemekaran wilayah dari pemerintah pusat. Sebab, masih ada tahapan lainnya, yakni pembahasan oleh DPR-RI di Jakarta. ”Kita semua berdoa dan mendukung apa yang menjadi aspirasi masyarakat di wilayah pesisir pantai,” ungkapnya.

Seperti diketahui, pemekaran wilayah pesisir untuk lebih mempercepat akselerasi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Syarat wilayah juga telah memenuhi, yakni sebanyak lima kecamatan. Yakni kecamatan Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih dan Bidukbiduk.(hms2/tom)

Telah Dibaca: Kali