DKP Maksimalkan Pengelolaan DAK

Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang kelautan dan perikanan yang dikucurkan pemerintah pusat ke Kabupaten Berau di tahun 2012 mencapai Rp 3,965 miliar. Dana tersebut dibagi dalam beberapa kegiatan, yakni penyediaan sarana perikanan, pengembangan sarana dan prasarana perbenihan, penyediaan sarana dan prasarana peningkatan mutu dingin, penyediaan sarana dan prasarana pengolahan, penyediaan prasarana pengawasan dan penyediaan sarana penyuluhan. Dinas Keluatan dan Perikanan (DKP) Berau yang dipercaya mengelola DAK terus memaksimalkan program kegiatan tersebut.

Kepala DKP Berau Fuadi yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (15/8), menjelaskan jika realisasi penggunaan DAK telah berjalan sesuai dengan jadwal. Hingga pertengahan 2012, ditegaskan Fuadi, proses lelang sejumlah proyek yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut juga telah selesai. “Saat ini sudah mulai dalam pengerjakan, seperti rehabilitasi kolam perbenihan yang sudah mencapai 80 persen,”jelasnya.

DKP Berau, dikatakan Fuadi, secara rutin menyampaikan laporan realisasi maupun progres kegiatan ke depan. Laporan yang disampaikan setiap bulan itu langsung dikirim ke pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan DKP Provinsi Kalimantan Timur.

Program kegiatan yang dilaksanakan menggunakan anggaran DAK, ditambahkan Fuadi, sejauh ini juga berjalan lancar dengan hasil yang memuaskan. Perkembangan usaha kegiatan pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya (PUMP-PB), hingga Juni 2012, telah mencapai produksi dengan total 6.258 kilogram. Sebanyak 4.246 kilogram di antaranya adalah ikan mas dan sekitar 2.012 kilogram adalah ikan lele. “Dengan nilai total produksi mencapai Rp 230 juta lebih,”ungkapnya.

Pelaporan pelaksanaan PUMP-PB, dijelaskan Fuadi, juga disampaikan secara berjenjang oleh tim teknis kabupaten kepada DKP Provinsi Kaltim. Oleh tim provinsi laporan tersebut dilanjutkan ke Pokja Perikanan Budi Daya di Direktorat Usaha Perikanan Budi Daya. “Kami juga sudah usulkan kepada pusat agar pelaporan ini bisa dirancang sistem online agar lebih cepat,”tandasnya. (hms4/tom)

Telah Dibaca: Kali