Panja DPRD Tindaklanjuti Temuan BPK

TANJUNG REDEB- Salah saji laporan keuangan 2011 yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di beberapa instansi menjadi perhatian serius wakil rakyat di parlemen. Dan temuan salah saji itu langsung ditindaklanjuti panitia kerja (Panja) DPRD Berau.Kemarin (24/7), tujuh orang anggota Panja DPRD Berau mulai mengumpulkan data dari instansi-instansi yang laporan keuangannya pada 2011 lalu masih ditemukan salah saji. Diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan serta RSUD Abdul Rivai.

"Kami ingin mendapat keterangan dari SKPD (satuan kerja perangkat daerah) secara langsung terkait penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan 2011," kata Rustam, Ketua Panja DPRD Berau usai kunjungannya.

Keterangan dari masing-masing SKPD akan menjadi catatan bagi pihaknya untuk selanjutnya dibahas dalam rapat internal dewan. Hasil rapat akan disampaikan ke pemerintah daerah. Sehingga ke depannya tidak ada lagi penyelenggaraan keuangan daerah yang menjadi temuan BPK.

Apalagi Pemkab Berau mempunyai keinginan meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan penyelenggaraan keuangan daerah. Hal-hal kecil, seperti salah saji yang menjadi temuan BPK, kata Rustam, ke depannya jangan sampai terulang.

"Nah, kunjungan kami ke dinas-dinas ini, juga untuk mengingatkan mereka agar selalu berhati-hati dan kami pun ingin mendapat keterangan yang selanjutkan kami rumuskan," ujar politisi Partai Demokrat itu.

Ia menyebut, salah saji yang menjadi temuan BPK di Dinas Pendidikan terkait penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Pemerintah daerah, kata dia, mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14 miliar untuk BOS. Dari anggaran sebesar itu, sekira Rp 3 miliar yang laporan pertanggungjawabannya belum lengkap.

Sedangkan di Diskoperindag, dirinya menyebutkan ada sekira Rp 3 miliar anggaran yang pertanggungjawabannya belum lengkap. Demikian pula di RSUD Abdul Rivai, tapi Rustam tidak merinci apa saja yang menjadi temuan BPK di rumah sakit plat merah itu.

"Kami berharap permasalahan yang ada di dinas-dinas itu bisa segera diatasi. Agar tidak terulang lagi," ujarnya.

Rencananya, hari ini Panja DPRD akan kembali mendatangi beberapa instansi. Menurut Rustam, mendatangi instansi-instansi lebih efektif ketimbang pihaknya memanggil rapat di gedung dewan. Dengan turun langsung pun, kata dia, pihaknya bisa mengetahui apa yang menjadi kendala bagi SKPD dalam membuat laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan keuangan daerah.

Disamping terkait salah saji yang menjadi temuan BPK, kunjungan ke dinas-dinas itupun, lanjut Rustam, untuk menindaklanjuti laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah terhadap ABPD 2011 yang disampaikan bupati belum lama ini.

"Semua informasi yang kami peroleh selama turun ke lapangan akan kami sampaikan di rapat," kata Rustam.(end)   radartarakan.co.id