Belum Berpikir Bandara Jadi Sumber PAD

TANJUNG REDEB - Daerah-daerah di Kaltim yang memiliki bandar udara (bandara) disarankan Gubernur Awang Faroek Ishak untuk membentuk perusahaan daerah atau BUMD. Agar pengelolaan bandara dilakukan sendiri oleh daerah.

Dengan pengelolaan yang dilakukan daerah, maka bandara bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Apalagi untuk pengembangan bandara, daerah juga terlibat dan bahkan mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit.

Seperti Berau, untuk pengembangan Bandara Kalimarau, anggaran yang tersedot mencapai ratusan miliar rupiah. Dari catatan harian ini, pada tahap pertama pengembangan Bandara Kalimarau dialokasikan dana sekira Rp 206 miliar dan tahap kedua sebesar Rp 245 miliar.

Kendati menelan anggaran yang sangat besar, belum membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memikirkan Bandara Kalimarau sebagai salah satu sumber PAD, seperti yang diinginkan gubernur.

Itu ditegaskan Bupati Berau Makmur, saat dikonfirmasi Radar Tarakan di sela-sela kunjungannya di Pasar Sanggam Adji Dilayas kemarin (19/7). “Jangan berpikiran masuk uangnya (sebagai PAD, Red) dulu,” ujar Makmur.

Yang paling penting menurut dia, bagaimana aset pemerintah daerah mampu dipertahankan. Sehingga tidak cepat rusak. Pasalnya, kata Makmur, banyak dampak positif dari pengembangan bandara. Diantaranya, lanjut dia, meningkatnya jumlah penumpang dan berpengaruh terhadap perekonomian warga.

Karena itulah dirinya menyatakan telah sepakat dengan Wakil Bupati Ahmad Rifai agar Bandara Kalimarau dikelola secara profesional. Sekalipun untuk pengelolaan secara profesional itu Pemkab Berau harus mengeluarkan biaya yang mahal. “Walaupun bayarnya mahal, bayar aja. Ketimbang rusak aset itu,” kata Makmur.

Namun mengenai saran gubernur agar pemerintah kabupaten/kota membuat BUMD untuk pengelolaan bandara, Makmur menegaskan bukannya ia tidak sepakat. Dirinya setuju dengan apa yang disarankan gubernur. Karena dengan pengelolaan yang dilakukan daerah, akan menjadi salah satu sumber meningkatkan PAD.

“Tapi saat ini kami tidak bicara uangnya masuk ke pemda. Tapi bagaimana aset mampu dipertahankan dengan rapi, bersih dan cantik. Itu yang penting,” tegas Makmur. (end)  radartarakan.co.id/