Anggota Dewan Atur Proyek Aspirasi

Tak Transparan, Kadin Minta Ditiadakan

kaltimpost TANJUNG REDEB – Menanggapi pemberitaan dana aspirasi DPRD Berau yang diusulkan dalam bentuk pengadaan proyek, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Berau, Syahrial Noor ikut berkomentar.

Syahrial mengaku kerap mendengar kabar soal proyek dana aspirasi DPRD tersebut. Menurutnya, dana aspirasi dalam sistem ketatanegaraan itu tidak ada dalam bentuk proyek. Yang ada hanya berupa aspirasi yang disampaikan dan diusulkan DPRD dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Selanjutnya, dianggarkan eksekutif. Bukan berarti aspirasi dari konstituen yang didapat saat reses itu hanya bisa dikerjakan oleh konstituen atau bahkan anggota dewannya sendiri.

Proyek tetap harus dilelang terbuka dan professional, sehingga semua penyedia jasa bisa ikut berkompetisi dan berhak menang.

“Sebenarnya aspirasi itu sah-sah saja, tetapi dengan catatan diusulkan di Musrenbang. Jadi ssemua kontraktor bisa ikut lelang secara profesional tanpa intervensi anggota dewan selaku pengusul dana aspirasi itu,” ungkap Syahrial ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/7) kemarin.

Dia mengatakan, semua rakyat tahu bahwa fungsi DPRD adalah menetapkan anggaran dan melakukan pengawasan, sehingga ironis sekali jika sampai DPRD pun ikut mengatur-ngatur proyek apalagi mengintervensi kewenangan panitia lelang dalam penetapan pemenang tender.

“Memang betul DPRD punya hak menyampaikan dan mengusulkan aspirasi rakyat, tetapi semestinya itu diusulkan dalam Musrenbang agar lebih transparan. Kalau diusulkan dan dianggarakan di luar Musrenbang dengan tidak transparan, maka patut dipertanyakan ada kepentingan apa di situ?” tandasnya.

Ketua Kadin Berau ini juga mengaku sudah lama mengamati dana aspirasi anggota DPRD tersebut, meski dia menyebut dirinya belum pernah menemukan adanya ploting-ploting proyek di sejumlah instansi pelelangan, melainkan hanya sebatas mendengar kabar dari sejumlah kontraktor. Tapi dia membenarkan memang ada upaya ploting-ploting proyek oleh oknum anggota dewan untuk konstituennya.

Karenanya, dia juga ikut mendukung jika proyek aspirasi tersebut ditiadakan, karena hanya akan menimbulkan konflik jika penganggarannya tidak transparan. Apalagi jika proses pelelangan proyeknya diintervensi oleh oknum anggota dewan.    

Soal berapa jumlah anggaran yang dialokasikan Pemkab Berau untuk dana aspirasi bagi unsur pimpinan dan anggota dewan, Wakil Ketua DPRD Berau Muharram menolak menyebut. Ia hanya mengatakan DPRD hanya mengusulkan aspirasi rakyat tersebut kepada Pemkab, dan proses selanjutnya pihak eksekutiflah yang menganggarkan untuk kemudian dilelang secara umum dan professional.”Makanya saya juga tidak setuju kalau ada oknum anggota dewan menyetir-nyetir panitia lelang,” ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Bela Negara Antikorupsi (Benak) Berau Alfian menyebut dana aspirasi DPRD untuk usulan pengadaan sejumlah proyek, hanya aspirasi akal-akalan semata.

Menurutnya, sejumlah proyek yang notabene berasal dari aspirasi DPRD dalam penetapan pemenang pelelangannya dikendalikan oknum anggota dewan tertentu, sehingga menutup peluang penyedia jasa konstruksi yang lain. Sebab sebelum proyek itu dilelang, sudah bisa ditebak siapa pemenangnya. Pastinya kata Alfian, yang bakal menang adalah konstituen atau kolega oknum anggota dewan itu sendiri.

”Masak untuk ikut lelang saja, panitia lelang menyuruh kita ketemu dengan oknum anggota dewan pemilik proyek aspirasi itu. Memangnya ada apa?” tanyanya. (zis/kpnn/ms)