Dampak turunnya harga batu bara di pasar dunia membuat perusahaan disektor tambang batu bara khususnya di Berau mulai berpikir keras mencari solusi untuk kelangsungan usahanya. Bahkan dikabarkan, saat ini sudah ada perusahaan yang mengambil langkah merumahkan sebagian karyawannya akibat belum membaiknya harga emas hitam tersebut.
Dampak dari kondisi itupun mendapat perhatian serius dari kalangan anggota DPRD Kabupaten Berau. Salah satunya disampaikan H Liliansyah. Ia menyebutkan, kabar turunnya harga batu bara di pasar dunia memang tidak bisa dihindari oleh perusahaan. Namun, dengan kondisi ini, perusahaan tidak seharusnya terlalu cepat mengambil keputusan untuk merumahkan karyawannya.
“Jangan secepat itu mengambil tindakan. Jangan dengan kondisi ini langsung merumahkan karyawan. Walau tidak semua perusahaan, tapi ini harus diperhatikan,” katanya.
Dikatakannya, kondisi seperti ini bisa dibilang baru terjadi, dan artinya perusahaan juga belum mengalami kerugian.
Sementara saat harga batu bara naik dan memperoleh keuntungan besar, perusahaan juga tidak pernah mengambil kebijakan menaikkan gaji karyawan.
“Seharusnya ada keseimbangan. Kalau dapat untung,ya,karyawan bisa naik gaji atau ada sistem pemberian bonus. Jadi saat kondisi seperti ini, karyawan jangan dijadikan korbandengan dirumahkan,” terang pria yang akrab disapa H Lili ini.
Ia pun menyebutkan, jika dengan kondisi ini biaya operasional tidak bisa ditutupi, perusahaan bisa saja mencari solusi dengan mengurangi jam kerja atau waktu lembur.
Dengan begitu bisa menekan biaya operasional. “Tidak serta merta merumahkan karyawan apalagi kalau sampai berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK),” sambungnya.
Liliansyah berharap perusahaan bisa sabar menyikapi kondisi ini, karena menurutnya harga batu bara tidak selamanya di posisi turun.
Tidak menutup kemungkinan sebulan kedepan kondisi kembali membaik. “Kita harapkan karyawan dipertahankan dulu,” pintanya.
Pemerintah daerah dalam hal ini instansi terkait juga diminta tidak diam. Ditegaskannya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)harus mengawal persoalan ini. “Jadi kita harus sama-sama mulai memikirkan solusinya,” imbuhnya. (adv/che)
Telah Dibaca: Kali