Kasus Asusila dan KDRT Butuh Tindakan Bersama

Tugas berat yang diemban Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KPPKB) dalam upaya menekan kasus asusila yang kerap menimpa anak di bawah umurdan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mendapat dukungan penuh dariDPRD Berau.

Salah satunya diutarakan anggota DPRD Berau Hj Yusnita. Ia menyebutkan, upaya yang dilakukan KPPKB harus mendapat dukungan dan perhatian serius dari berbagai pihak.

Sebab masalah asusila yang kerap menimpa anak-anak dibawah umur khususnya di Berau memberikan dampak yang berpengaruh bagi masa depan mereka. “Perlu keterlibatan banyak pihak agar permasalahan kasus asusila termasuk KDRT di Beraubisa diberantas,” ungkap Yusnita.

Jika melihat beberapa kasus asusila yang terjadi, khususnya anak di bawah umur dimana korban rata-rata wanita, perlu mendapatkan perhatian serius. Ia pun berharap instansi terkait bisa berkoordinasi bisa memberantas kejahatan yang kerap menimpa para generasi muda ini.

“Kami minta kepada instansi bersangkutan, seperti Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencanadan Dinas Pendidikan agar memaksimalkan pola pembinaan dan pendidikan anak didik, supaya lebih memahami tentang moralitas,” ungkap politisi asal Partai Bulan Bintang ini.

Lebih lanjut,selain memperoleh pendidikan dari sekolah,kata perempuan berjilbab ini,orang tua pun harus memberikan perhatian lebih terhadap anak-anak mereka.

“Jangan sampai anak-anak terpengaruh pergaulan bebas. Jadi selain gurudisekolah, peran penting orang tua juga sangat berpengaruh,” sambungnya.

Sementara itu, Popiyanti, yang juga anggota DPRD Berau mengungkapkan, untuk meningkatkan kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan perlu didukung kesepahaman yang sama.Ia menyebutkan, antisipasi tindak asusila maupun kekerasan dalam rumah tangga dapat ditempuh dengan melibatkan lintas instansi, karena ini merupakan tanggung jawab bersama.

“Bukan hanya tanggung jawab instansi terkait atau orang tua saja, namun tanggung jawab kita bersama,” sebutnya.

Ia juga berharap amanah yang diberikan kepada KPPKB bisa dijalankan sesuai dengan anggaran yang dikucurkan. Artinya, program-program yang dijalankan harus sebanding dengan anggaran.

“Jangan sampai anggarannya besar namun programnya tidak tepat. Kami selalu mendukung pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan. Namun ini merupakan kebijakan yang diputuskan bersama,” imbuhpolitisi Gerindra ini.(adv/che)

Telah Dibaca: Kali