BPPT Kerap Jadi Sasaran Keluhan

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Berau Yuwanto mengatakan, akibat belum terpusatnya pelayanan perizinan di instansi yang dipimpinnya, menjadi bahan penilaian negatif terhadap pengurusan perizinan di BPPT.

Menurutnya, jumlah perizinan yang ditangani BPPT saat ini baru sebatas 10 perizinan.

Yakni Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), izin pemasangan spanduk, reklame dan baliho, izin usaha rumah makan/restoran, izin kepariwisataan, izin jagal (Pemotongan hewan), dan izin pemetikan dan izin angkut sarang burung walet.

“Dulu sempat 11 izin, yakni termasuk izin lokasi. Tapi sekarang sudah diambil alih lagi oleh bagian pemerintahan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Berau. Jadi tinggal 10 izin saja lagi yang ada sama kami,” katanya.

Mengenai persoalan perizinan satu atap “one stop service” dia mengakui belum terpusat di BPPT.

“Padahal masyarakat telah memiliki persepsi bahwa seluruh pengurusan perizinan terpusat di BPPT. Sehingga kalau ada apa-apa kami yang disalahkan, kami yang dinilai menghambat,” tandasnya.

Ditanya mengenai prosedur standar pengurusan IMB, Yuwanto mengatakan, untuk pengurusan IMB di Tanjung Redeb, hanya memakan waktu seminggu.

Tetapi jika IMB untuk bangunan di luar Tanjung Redeb, akan memakan waktu lebih lama. Karena lokasinya harus ditinjau dulu.

”Kalau lokasi IMB-nya jauh dan harus diselesaikan seminggu itu sama saja bunuh diri. Di Sragen dan Jakarta saja pengurusan IMB-nya memakan waktu setengah bulan,” tandasnya. (zis/kpn/che)

Telah Dibaca: Kali