Belanja Daerah Bertambah Rp 726,844 Miliar

Melalui rapat pleno di gedung DPRD Berau, Kamis (2/8), Pemerintah Kabupaten Berau menyerahkan draf kebijakan umum anggaran dan plafon penetapan anggaran sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2012 kepada tim anggaran DPRD untuk dibahas bersama.

KUA-PPAS APBD-P 2012 Disampaikan ke DPRD

Draf KUA-PPAS diserahkan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Jonie Marhansyah, selaku ketua tim anggaran eksekutif, didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Yudi Artagani dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (DPPKK), Hery Mijiantono. Sementara dari DPRD terlihat hadir Ketua DPRD Elita Herlina, Wakil Ketua Muharram dan Saga, serta anggota dari tiap fraksi.

Dalam laporannya, Jonie menyebutkan kalau total pendapatan setelah melalui perhitungan pada APBD Perubahan ditarget mengalami kenaikan sebesar kurang lebih Rp 2,403 triliun. Angka tersebut jauh lebih besar dari APBD murni 2012 yang hanya Rp 1,701 triliun. Sementara untuk belanja daerah setelah dilakukan perubahan dikatakan Jonie juga akan mengalami peningkatan.

Belanja daerah diprediksi akan naik hingga Rp 726,844 miliar. Dari anggaran tersebut untuk belanja tidak langsung (BTL) bertambah Rp 25 miliar dan belanja langsung (BL) mencapai Rp 671,844 miliar atau sekitar 92,43 persen, dari total belanja tambahan. “Sementara untuk penyertaan modal sekitar Rp 30 miliar atau 4,13 persen dari total belanja daerah,”jelasnya.

Belanja langsung yang dialokasikan di APBD perubahan, dijelaskan Jonie, di antaranya untuk penyelesaian pembayaran pekerjaan multiyears sebesar Rp 299,688 miliar. Serta adanya penambahan program/kegiatan baru yang belum terakomodasi di APBD murni sebesar Rp 22,183 miliar. Selain itu untuk membiayai perencanaan sejumlah proyek di tahun 2013 dialokasikan Rp 45 miliar. “Belanja langsung yang dialokasikan khusus juga untuk urusan pendidikan yang menjadi Rp 194,474 miliar dari yang sebelumnya Rp 147,832 miliar,”jelasnya.

Sementara Ketua DPRD Elita Herlina, mengungkapkan kalau penyampaian KUA-PPAS telah sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan. Di mana KUA-PPAS untuk APBD-P dikatakannya disampaikan di minggu pertama Agustus. Pihaknya pun segera membahas bersama tim anggaran sehingga APBD-P juga cepat disahkan. “Alhamdulillah kita melaksanakan sesuai jadwal dan kita targetkan pembahasan sesuai jadwal,”tandasnya. (hms4/jpnn/tom) kaltimpost.co.id

Telah Dibaca: Kali