TWITTER
FACEBOOK
HISTORY OF BERAU
KINGDOM OF BERAU
PROFILE OF REGENTS BERAU
VISION & MISION
SYMBOL MEANING
Pandangan Akhir Fraksi Kedaulatan Bangsa
TANJUNG REDEB - Kamis (27/7) lalu, masing-masing fraksi DPRD Berau menyampaikan pandangan akhir Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011.Kamaruddin, selaku juru bicara Fraksi Kedaulatan Bangsa menyampaikan, meminta Pemkab Berau menyikapi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim. Sebab dalam hasil pemeriksaan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), masih ada temuan-temuan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Pemkab Berau, dalam hal ini kepala daerah harus tanggap menyikapi hasil pemeriksaan BPK, yang mana masih dijumpai kelemahan sistem pengendalian intern,” kata Kamaruddin.
Hal ini, kata Kamaruddin, dilakukan dalam upaya Pemkab Berau untuk mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Jadi kelemahan pengelolaan keuangan segera dilengkapi dan diperbaiki,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Kedaulatan Bangsa juga mneyoroti lemahnya pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah. Dikatakannya, dalam pelaksanaan pemberian atau pencairan pada penerimanya setidaknya paling lambat setiap triwulan kedua dalam setiap tahunnya. Sehingga untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban dalam penggunaan dana tersebut tidak mengalami kesulitan dan terburu-buru.
Selanjutnya, pemberian dana alokasi kampung untuk tahun anggaran 2013, fraksi tersebut mengharapkan agar Pemkab Berau, khususnya SKPD terkait sedini mungkin sudah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) penerima. “Sehingga pelaksanaan pertanggungjawabannya tidak mengalami kesulitan,” kata Kamaruddin.
Dalam rapat paripurna yang digelar DPRD, Fraksi Kedaulatan Bangsa juga memberi apresiasi atas prestasi yang telah dicapai oleh Pemkab Berau selama ini, dalam memajukan daerah dan menyejahterakan masyarakat di Bumi Batiwakkal, sebutan lain Kabupaten Berau. (adv/waz) kaltimpost.co.id
“Pemkab Berau, dalam hal ini kepala daerah harus tanggap menyikapi hasil pemeriksaan BPK, yang mana masih dijumpai kelemahan sistem pengendalian intern,” kata Kamaruddin.
Hal ini, kata Kamaruddin, dilakukan dalam upaya Pemkab Berau untuk mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Jadi kelemahan pengelolaan keuangan segera dilengkapi dan diperbaiki,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Kedaulatan Bangsa juga mneyoroti lemahnya pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah. Dikatakannya, dalam pelaksanaan pemberian atau pencairan pada penerimanya setidaknya paling lambat setiap triwulan kedua dalam setiap tahunnya. Sehingga untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban dalam penggunaan dana tersebut tidak mengalami kesulitan dan terburu-buru.
Selanjutnya, pemberian dana alokasi kampung untuk tahun anggaran 2013, fraksi tersebut mengharapkan agar Pemkab Berau, khususnya SKPD terkait sedini mungkin sudah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) penerima. “Sehingga pelaksanaan pertanggungjawabannya tidak mengalami kesulitan,” kata Kamaruddin.
Dalam rapat paripurna yang digelar DPRD, Fraksi Kedaulatan Bangsa juga memberi apresiasi atas prestasi yang telah dicapai oleh Pemkab Berau selama ini, dalam memajukan daerah dan menyejahterakan masyarakat di Bumi Batiwakkal, sebutan lain Kabupaten Berau. (adv/waz) kaltimpost.co.id
