DKP Siap Kelola BBIP Talisayan

TANJUNG REDEB - Belum optimalnya produksi Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Talisayan yang dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sekitar tiga tahun lalu, diakui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Berau, Fuadi. Dia mengatakan, produksi benih ikan yang dihasilkan BBIP belum mampu mencukupi permintaan nelayan di Berau. Para nelayan pun harus mendatangkan benur maupun nener dari daerah lain.

Sejauh ini, jelas Fuadi, pengelolaan BBIP masih di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim. Peningkatan sarana dan prasarana BBIP juga masih menjadi tanggung jawab Pemprov. Begitu pula dengan penyediaan tenaga sumber daya manusia (SDM). Saat ini pengelolaan dilakukan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang digaji Pemprov. Sementara koordinator balai diperbantukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari DKP Berau.

Fuadi mengatakan, untuk memaksimalkan pengelolaan BBIP Talisayan yang merupakan balai benih termuda dibangun Pemprov, pihaknya telah merancang sharing pengelolaan. Pihaknya akan menambah SDM untuk mempercepat produksi. Selama ini produksi yang dijalankan BBIP baru 4 siklus dalam setahun. Sementara permintaan benih ikan dari nelayan di pesisir hampir setiap bulan.

“Dengan sharing pengelolaan ini kami upayakan siklusnya bisa ditingkatkan hingga dua kali lipat. Jadi paling tidak setahun bisa 8 siklus pembenihan,” jelasnya.

Sharing pengelolaan itu, lanjut Fuadi lebih dulu akan dibahas bersama DKP Kaltim. Hal itu harus dibahas bersama karena pembiayaan yang dibutuhkan dalam satu siklus cukup besar. Belum lagi biaya operasional lain. Apalagi fasilitas di BBIP belum lengkap. “Masih banyak yang harus dibenahi, listriknya saja belum tersedia. Ini yang akan kami bahas bersama provinsi,” ungkapnya.

Pihaknya juga tidak mempermasalahkan siapa pun yang menjadi pengelola, apakah provinsi atau kabupaten. Kalaupun diserahkan ke Pemkab, DKP tegas Fuadi, siap menjadi pengelola. Namun pengelolaan sangat membutuhkan anggaran dan peningkatan SDM. “Karena selama ini hasil produksi belum mampu menutupi biaya produksi di BBIP,” ujarnya. (hms/ran)