PU Sebut Tanggung Jawab Kontraktor

Tidak adanya kontraktor konsultan perencana proyek jalan alternatif Bandara Kalimarau, yang menjadi salahsatu penyebab kerusakan jalan, ditanggapi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Berau Taupan Madjid. Dikatakannya, perencanaan proyek tersebut memang dikerjakan secara simple design. Dalam arti kasar, dibangun apa adanya tanpa dibantu konsultan perencana.

Rp 5 Miliar tapi Hanya Simple Design

Menurut Taupan, ini juga termasuk perencanaan anggaran proyeknya. Ini dijelaskan Taupan ketika ditemui wartawan usai mengikuti rapat koordinasi dengan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpin Bupati dan Wakil Bupati di Sekretariat Kabupaten (Setkab) Berau, Senin (6/8) kemarin.

Pilihan simple design tersebut menurut Taupan, juga sering dilakukan di tingkat provinsi dan tidak menyalahi aturan sepanjang spesifikasi proyek tersebut tetap sesuai dengan standar perencanaan yang ada.

”Sebenarnya, simple design itu tidak masalah sepanjang tetap sesuai spesifikasi dan kaidah-kaidah tekniknya, dan itu tidak menyalahi aturan. Malah sebenarnya mengirit anggaran karena kita tidak lagi mengeluarkan anggaran untuk konsultan perencanaannya,” sebut Taupan.

Lebih lanjut dia mengatakan, terkait dengan rusaknya jalan alternatif Bandara Kalimarau tersebut, pihaknya telah menekankan kepada kontraktor pelaksana proyek untuk bertanggungjawab dalam perbaikannya.

Apalagi, katanya, jalan Bandara yang dianggarkan melalui APBD 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp 5 miliar lebih itu masih diadendum (ada kontrak tambahan) hingga Oktober 2012 sehingga masih dalam tahap pengerjaan dan belum diserahterimakan kepada Pemkab Berau.

Taupan juga mengakui, tidak adanya kontraktor konsultan perencana pada proyek tersebut dikarenakan kondisi peningkatan jalan sifatnya mendesak.

Mengingat Jalan Marsma Iswahyudi Rinding runtuh dan tidak bisa lagi dilalui kendaraan menuju Bandara Kalimarau maupun ke Teluk bayur.

Sehingga jalan alternatif tersebut diinstruksikan untuk dikerjakan secepatnya.

Sementara, jika pihaknya menunggu proses perencanaan dari konsultan perencana termasuk pelelangan proyek, memerlukan waktu dan proses yang cukup lama.

“Tidak bisa ditunggu lagi proses perencanaannya karena kebutuhan jalan alternatif itu sudah sangat mendesak. Nanti masyarakat teriak-teriak tidak ada jalan karena jalan Iswahyudi ketika itu sudah tidak bisa lagi dilalui,” tandasnya. (zis/che)

Telah Dibaca: Kali