Pemkab Berau Harus Serius Sikapi Temuan BPK

Fraksi Kedaulatan Bangsa DPRD Berau berharap Pemkab tanggap dan serius menyikapi hasil temuan BPK Kaltim yang masih mejumpai kelemahan sistem pengendalian intern di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Para SKPD juga hendaknya segera melengkapi dan memperbaiki hasil temuan BPK sehingga ke depan Kabupaten Berau mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bukan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) seperti yang dicapai sekarang,” ungkap Juru bicara Fraksi Kedaulatan Bangsa Kamaruddin DL pada rapat Paripurna tentang pengesahan Raperda LKPJ pelaksanaan APBD TA 2011 Bupati Berau menjadi Perda, dipimpin Ketua Ir Hj Elita Herlina digedung Dewan Jl Gatot Subroto.

Penekanan yang sama juga diutarakan oleh Fraksi PPP. “Para SKPD juga perlu berbenah melalui bidang masing-masing sehingga kita mendapat penilian opini WTP dari BPK,” kata juru bicara fraksi PPP HM Hatta Basrie.

Pada paripurna yang sama penekanan dari FPKS agar sesuai ketentuan serta ke depan tidak lagi menjadi temuan BPK maka pengelolaan dana Bosda dan lainnya hendaknya disertai dengan pemberian bimbingan sistim pengelolaan kepada setiap SKPD. “Kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan dana Bosda dan dana lainnya akan menyebabkan kualitas pelaporan tidak sempurna, yang kemudian bisa menjadi temuan BPK, karenanya diperlukan bimbingan teknis,” kata jubir FPKS, Ali Yusron SE.

Fraksi Gerindra Bulan Bintang melaui Juru bicara Hj Popiyanti mengatakan pengelolaan dana Bosda juga hendaknya disertai pengawasan efektif dan efisien serta didampingi tenaga ahli yang berkompeten. “Kami menyarakan menempatkan tenaga bersertifikasi dengan latar belakang akutansi pada pengelolaan neraca keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUDAR Abdul Rivai,” Popiyanti. (sp) korankaltim.co.id